Lokal

Harian Blora Mengucapkan Selamat Hari Guru Nasional 25 November 2017. Semoga kita semua bisa menjadi guru bagi diri sendiri dan keluarga yang bisa digugu dan ditiru.

Latest News

Kabar bahagia! bagi Anda, mahasiswa, guru, dosen dan siapapun yang ingin menerbitkan buku mudah dan murah, silakan kirim naskah ke formacipress@gmail.com dan kunjungi www.penerbitformaci.id

Sunday, 18 January 2015

Demokrasi Setengah Hati



Oleh Mafatikhul Habibi

Praktik demokrasi di Indonesia yang diterapkan sejak awal kemerdekaan masih setengah hati. Bagi Hamidulloh Ibda, dalam politik demokrasi yang di Indonesia justru terkena “hukum besi” atau sering disebut the dark-side of democracy atau sisi gelap demokrasi di demokrasi. Melalui proses demokrasi, akan terjadi transformasi kedaulatan menjadi kewenangan. Kewenangan inilah, yang dimanfaatkan oleg mafia di Ibndonesia untuk tidak berdemokrasi dengan baik. (Hlm. 3).

Buku setebal 293 ini mengritik habis pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Penulis, meneliti sejarah dan bahkan menganggap demokrasi membawa “cacat bawaan”, berupa politik uang, korupsi, juga penyalahgunaan wewenang.

Secara teoretis, substansi demokrasi adalah kedaulatan rakyat. Namun, justru di sinilah akar persoalan yang sekaligus menjadi cacat bawaan demokrasi. (Hlm. 49). Parahnya lagi, di alam demokrasi ini, siapa yang mendapat suara terbanyak, ia adalah pemenang. Tidak peduli ia bodoh, jahil, kerdil mapan ilmunya atau tidak, yang penting mendapat suara banyak pasti menang. Maka tidak heran, jika pemimpin kita saat ini rata-rata tidak memiliki dialektika kepemimpinan yang baik dan benar.

Dalam analisisnya, Hamidulloh Ibda juga menilai bahwa munculnya politik uang adalah efek dari demokrasi. Pasalnya, siapa saja yang ikut dalam pemilu, berebut mendapatkan suara terbanyak. Untuk mendapatkan itu, banyak cara dilakukan, mulai dari politik uang, fitnah, kampanye hitam dan sebagainya. Itu lah beberapa kegagalan demokrasi di negeri ini yang bahkan dinilai “demokrasi tanpa hati”.

Secara bernas, buku ini terbagi atas beberapa bab. Pada bab pertama, ditelisik secara ilmiah akar-akar kekacauan demokrasi di Indonesia. Pada bab kedua, dikaji ulang kondisi perpolitikan di Indonesia. Pada bab ketiga, dikaji pula politik hantu dan politik malaikat.

Bab keempat berisi tentang prestasi buruk pemerintahan rezim SBY-Boediono. Bab kelima, berisi tentang menagih janji pemberantasan korupsi di Indonesia. Bab keenam, menelisik tentang pelemahan KPK sebagai alat untuk menyuburkan korupsi di negeri ini. Bab ketujuh, penulis menyajikan solusi bahwa pemerintah harus bertindak tegas kepada koruptor.

Korupsi, dinilai penulis buku ini sebagai antiklimaks dari kegagalan demokrasi. Bahkan, sudah jelas banyak Ketua Umum Parpol menjadi tersangka dan diseret KPK karena korupsi. Ironis.

Jika di Amerika Serikat dan Eropa Barat menerapkan demokrasi liberal, maka di Indonesia dinilai penulis sebagai negara yang menerapkan sistem politik “ekstra liberal” yang sangat jauh dari teori-teori politik. (Hlm. 18). Penulis buku ini menilai, demokrasi di Indonesia perlu dikaji ulang melalui penelitian panjang, diskusi para ahli dan ilmuwan agar tidak melenceng dari tujuan utama demokrasi.

Parameter Negara Demokrasi
Penulis buku ini menilai, suatu pemerintahan bisa dikatakan demokratis apabila mekanisme pemerintahannya melaksanakan prinsip-prinsip demokrasi dengan baik dan benar. Prinsip demokrasi secara umum adalah persamaan, kebebasan dan pluralisme.

Sednagkan menurut Robert A. Dahl, ada 7 prinsip yang harus dijalankan dalam negara demokrasi. Yaitu kontrol atas keputuan pemerintah, pemilu jurdil, hak memilih dan dipilih, kebebasan menyatakan pendaoat, mengakses informasi dan berserikat.

Frans Magnis Suseno (1997) menjelaskan syarat negara demokrasi ada 5 hal. Mulai dari negara hukum, pemerintah di bawah kontrol masyarakat, pemilu jurdil, prinsip mayoritas dan jaminan hak-hak demokratis. (Hlm. 6).

Penulis buku ini menilai, negara ini tampak jelas sudah gagal (failed states) dalam menerapkan demokrasi. Sudah jelas, prinsip-prinsip yang sudah dijelaskan para pakar tidak diindah lagi. (Hlm. 24). Memang benar, tanpa prinsip di atas, tampak negara ini berpura-pura menjalankan demokras. Ya, pura-pura.

Judul Buku: Demokrasi Setengah Hati
Penulis: Hamidulloh Ibda
Penerbit: Kalam Nusantara
Tebal: x+293 Halaman
Cetakan: Pertama, 2013
ISBN: 978-602-97319-6-5
Harga: Rp. 50.000

Peresensi adalah Wakil Presiden BEM Universitas Dian Nuswantoro Semarang.
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

0 comments:

Post a Comment

Item Reviewed: Demokrasi Setengah Hati Rating: 5 Reviewed By: Harian Blora